EDITORIAL YAYASAN: AKTA PENDIRIAN YASPETIA TAHUN 1983 DIPERTANYAKAN, AKTA TAHUN 2014 DISEBUT SEBAGAI YAYASAN BARU

EDITORIAL YAYASAN: AKTA PENDIRIAN YASPETIA TAHUN 1983 DIPERTANYAKAN, AKTA TAHUN 2014 DISEBUT SEBAGAI YAYASAN BARU



Lima Ketua Sekolah Tinggi Pernah Teken Surat Pernyataan, Legalitas dan Kewenangan Pengurus YASPETIA Perlu Diungkap Secara Transparan




MEDAN — Persoalan legalitas badan hukum Yayasan Perguruan Tinggi Islam Al-Hikmah (YASPETIA) Medan kembali menjadi perhatian setelah munculnya surat pernyataan Nomor 013/YASPETIA/SP/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 yang ditandatangani oleh lima ketua sekolah tinggi di lingkungan yayasan tersebut. Dokumen itu dinilai penting untuk ditelusuri lebih jauh, terutama berkaitan dengan sejarah pendirian yayasan, perubahan anggaran dasar, pergantian pengurus, serta hubungan hukum antara yayasan dan perguruan tinggi yang pernah berada di bawah naungannya.

Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut kepengurusan organisasi. Lebih jauh, permasalahan tersebut menyentuh kepastian hukum lembaga pendidikan tinggi, perlindungan terhadap mahasiswa, kredibilitas tata kelola yayasan, serta tanggung jawab moral seluruh pihak dalam menjaga keberlangsungan pendidikan.

Informasi yang dihimpun dari kronologi yang disampaikan menyebutkan bahwa terdapat perbedaan mendasar mengenai kedudukan akta pendirian YASPETIA, perubahan anggaran dasar, dan keabsahan kepengurusan pada periode tertentu. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah pencantuman sejumlah tahun akta, yakni 1983, 1995, dan 2014, pada kop surat yayasan yang digunakan dalam aktivitas administrasi.

Surat Pernyataan Lima Ketua Sekolah Tinggi Menjadi Titik Perhatian

Surat pernyataan Nomor 013/YASPETIA/SP/VI/2018 tertanggal 12 Juni 2018 disebut ditandatangani oleh lima pimpinan perguruan tinggi, yaitu:

  1. Dr. Masdar Limbong, M.Pd., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Medan.
  2. Ficki Padli Pardede, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Hikmah Tebing Tinggi.
  3. Boyke Azwar, S.Kom., M.Pd.I., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tanjung Balai.
  4. Jalaluddin Siregar, S.H., S.E., M.M., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Hikmah Medan.
  5. Syamsuddin, S.H., M.H., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan.

Dalam surat tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam kronologi yang disampaikan, Ir. H. Marapinta Harahap, M.M., M.A.P., disebut sebagai Ketua Yayasan, sedangkan Drs. H. Zainuddin Siregar, S.E., S.H., M.M., disebut sebagai Sekretaris Yayasan.

Para ketua sekolah tinggi tersebut disebut menjalankan tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatan yang diterbitkan oleh pihak yayasan dan ditandatangani oleh nama-nama pengurus tersebut.

Pada saat itu, menurut kronologi yang disampaikan, aktivitas administrasi dan pelayanan kelembagaan berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai urusan pelaporan kepada lembaga terkait, termasuk Kopertis, Kopertais, serta kementerian yang membidangi pendidikan tinggi dan agama, disebut dapat dilaksanakan.

Kondisi tersebut diduga menjadi salah satu alasan para pimpinan perguruan tinggi tidak mencurigai adanya persoalan mendasar terkait hubungan hukum antara yayasan dan sekolah tinggi yang dipimpinnya.

Pencantuman tahun akta 1983, 1995, dan 2014 dalam kop surat juga disebut menimbulkan kesan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian dari rangkaian sejarah pendirian dan perubahan badan hukum yayasan yang sama.

Namun, apakah seluruh akta tersebut benar-benar saling berkaitan secara hukum? Apakah akta tahun 2014 merupakan perubahan dari badan hukum YASPETIA yang didirikan sebelumnya, atau justru merupakan akta pendirian badan hukum yang berbeda? Pertanyaan inilah yang memerlukan pemeriksaan dokumen autentik dan penjelasan resmi dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Sengketa Kepengurusan dan Perubahan Anggaran Dasar

Menurut kronologi yang disampaikan, persoalan mulai berkembang ketika pihak pendiri dan keluarga pendiri yayasan mempersoalkan kedudukan Marapinta Harahap dan Zainuddin Siregar dalam struktur kepengurusan.

Pihak pendiri disebut menyatakan bahwa melalui rapat dewan pendiri pada 2007 telah dilakukan pergantian pengurus, disertai perubahan anggaran dasar yayasan yang kemudian diklaim telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Klaim tersebut menjadi salah satu pokok yang perlu diverifikasi melalui risalah rapat, akta notaris, dokumen pengesahan atau pencatatan badan hukum, serta dokumen yang menunjukkan susunan organ yayasan pada masing-masing periode.

Dalam tata kelola yayasan, perbedaan pandangan mengenai siapa yang berwenang mengangkat dan memberhentikan pengurus dapat menimbulkan dampak yang luas apabila tidak diselesaikan berdasarkan dokumen hukum yang sah.

Perselisihan kepengurusan juga berpotensi memengaruhi keabsahan tindakan administratif, penggunaan nama yayasan, hubungan kelembagaan dengan perguruan tinggi, hingga pengambilan keputusan strategis.

Oleh sebab itu, persoalan YASPETIA perlu ditempatkan dalam kerangka pemeriksaan hukum yang objektif. Status seseorang sebagai pendiri, pembina, pengurus, atau pengawas tidak cukup ditentukan berdasarkan pengakuan sepihak, melainkan harus dilihat dari ketentuan undang-undang, anggaran dasar, akta notaris, keputusan organ yayasan, dan dokumen resmi yang berlaku pada waktu bersangkutan.

Riwayat Perselisihan Disebut Telah Berlangsung Sejak Lama

Kronologi yang disampaikan juga menyebutkan adanya perselisihan antara pihak pendiri yayasan dan pihak Marapinta Harahap, termasuk persoalan yang berkaitan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Hikmah Medan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Hikmah Medan.

Disebutkan pula bahwa pada 1999 pihak pendiri pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Kopertis Wilayah I Sumatera Utara–Aceh di Medan. Kedua belah pihak dikabarkan beberapa kali dipanggil untuk mencari penyelesaian melalui musyawarah atau islah.

Selain itu, pihak yang menyampaikan kronologi menyebut adanya upaya mediasi melalui Koordinator Kopertais Wilayah IX Sumatera Utara. Namun, menurut keterangan tersebut, upaya penyelesaian tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan.

Riwayat tersebut penting untuk ditelusuri karena menunjukkan bahwa konflik yang dipersoalkan bukan hanya berkaitan dengan surat pernyataan tahun 2018, melainkan diduga memiliki latar belakang sengketa kelembagaan yang lebih panjang.

Meski demikian, setiap peristiwa historis perlu dibuktikan dengan surat-menyurat, arsip pemanggilan, notulen pertemuan, keputusan administrasi, dan dokumen lain yang masih tersedia. Keberadaan laporan atau pemanggilan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh tuduhan salah satu pihak benar.

Akta Tahun 2014 Dipersoalkan: Apakah Yayasan Baru atau Perubahan Yayasan Lama?

Salah satu persoalan paling penting dalam sengketa ini adalah status akta tahun 2014.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, pihak yang mempersoalkan dokumen tersebut menyatakan bahwa akta tahun 2014 merupakan akta pendirian yayasan baru yang dibuat oleh Marapinta Harahap dan tidak memiliki hubungan hukum dengan lima sekolah tinggi yang sebelumnya berada di bawah naungan YASPETIA.

Keterangan tersebut merupakan klaim yang harus diperiksa melalui salinan lengkap akta notaris, identitas badan hukum, riwayat perubahan anggaran dasar, serta data administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam pemeriksaan dokumen, sejumlah hal perlu dijawab secara terbuka.

Pertama, apakah akta tahun 1983 dan 1995 merupakan dokumen pendirian atau perubahan dari yayasan yang sama? Kedua, apa substansi hukum akta tahun 2014: pendirian badan hukum baru, perubahan anggaran dasar, atau tindakan hukum lainnya? Ketiga, siapa saja pihak yang tercantum sebagai pendiri dan organ yayasan dalam setiap akta? Keempat, apakah terdapat keputusan pengesahan, pencatatan, atau dokumen administrasi yang menghubungkan akta-akta tersebut?

Jawaban atas pertanyaan tersebut sangat menentukan. Nomor dan tahun akta yang tercantum pada kop surat tidak cukup untuk membuktikan bahwa dua dokumen berasal dari badan hukum yang sama.

Demikian pula, perbedaan tahun akta tidak otomatis membuktikan adanya pemalsuan atau manipulasi. Kesimpulan semacam itu memerlukan pemeriksaan dokumen asli, keterangan notaris atau pihak yang berwenang, serta hasil pemeriksaan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila benar terdapat penggunaan dokumen badan hukum yang berbeda seolah-olah merupakan satu rangkaian perubahan dari yayasan lama, persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang sesuai. Sebaliknya, apabila terdapat dokumen yang membuktikan kesinambungan badan hukum, dokumen tersebut juga harus dibuka untuk menjernihkan persoalan.

Lima Ketua Sekolah Tinggi Perlu Mendapatkan Kejelasan

Munculnya surat pernyataan tahun 2018 menimbulkan pertanyaan mengenai dasar informasi yang diterima para penandatangan sebelum dokumen tersebut ditandatangani.

Menurut kronologi yang disampaikan, kelima ketua sekolah tinggi menyatakan Marapinta Harahap sebagai Ketua Yayasan dan Zainuddin Siregar sebagai Sekretaris Yayasan karena keduanya menjalankan fungsi kepengurusan dan menerbitkan surat keputusan pengangkatan pimpinan perguruan tinggi.

Apabila para penandatangan memang tidak mengetahui adanya sengketa kepengurusan atau perbedaan status akta, keadaan tersebut perlu dijelaskan secara proporsional melalui keterangan langsung mereka.

Pemeriksaan perlu menjawab apakah mereka pernah menerima salinan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, keputusan pengesahan badan hukum, atau dokumen yang menunjukkan kewenangan pengurus pada saat surat pernyataan diterbitkan.

Perlu pula ditelusuri apakah surat pernyataan tersebut hanya memuat pengakuan terhadap susunan kepengurusan yang mereka ketahui atau secara khusus menyatakan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang menaungi kelima sekolah tinggi.

Perbedaan isi dan tujuan dokumen tersebut sangat penting dalam menentukan bobot pembuktiannya.

Karena itu, belum tepat menyimpulkan bahwa kelima ketua sekolah tinggi pasti telah ditipu tanpa keterangan langsung dari para penandatangan dan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Namun, apabila mereka merasa memberikan tanda tangan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau tidak benar, mereka berhak meminta klarifikasi serta menempuh langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerangka Hukum Yayasan Harus Dibaca Secara Tepat

Persoalan ini juga berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan tentang yayasan.

Perlu diluruskan bahwa rujukan utama mengenai yayasan bukanlah semata-mata “Undang-Undang Yayasan Tahun 2006”. Dasar hukum pokoknya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Untuk menilai tindakan hukum pada periode yang berbeda, ketentuan yang berlaku pada saat tindakan dilakukan harus diperiksa secara cermat, termasuk aturan peralihan dan ketentuan mengenai penyesuaian anggaran dasar maupun status badan hukum yayasan yang telah berdiri sebelum undang-undang tersebut berlaku.

Dalam struktur yayasan, organ yayasan terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, Pembina memiliki kewenangan tertentu, antara lain terkait perubahan anggaran dasar serta pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.

Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan oleh pihak yang secara sah berkedudukan sebagai Pembina sesuai dengan undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku. Sebutan sebagai pendiri tidak serta-merta berarti seseorang selalu memiliki kewenangan Pembina tanpa memperhatikan ketentuan hukum dan dokumen yayasan.

Karena itu, klaim mengenai rapat tahun 2007, perubahan anggaran dasar, serta pemberhentian dan pengangkatan pengurus perlu diperiksa berdasarkan dokumen resmi, termasuk keabsahan rapat dan keputusan organ yayasan.

Pemeriksaan juga perlu memperhatikan apakah tindakan yang dilakukan telah memenuhi persyaratan hukum, administrasi, dan prosedur yang berlaku pada masa tersebut.

Dampak Terhadap Perguruan Tinggi dan Kepentingan Mahasiswa

Perselisihan badan hukum yayasan tidak boleh hanya dipandang sebagai konflik antara individu atau keluarga pendiri. Apabila benar berpengaruh terhadap status kelembagaan perguruan tinggi, dampaknya dapat menjangkau dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, serta masyarakat yang menggantungkan harapan pada lembaga pendidikan tersebut.

Perguruan tinggi membutuhkan kepastian mengenai badan penyelenggara, kewenangan pimpinan, pengelolaan aset, administrasi akademik, dan hubungan dengan pemerintah.

Apabila suatu perguruan tinggi kehilangan izin operasional, dicabut statusnya, atau mengalami perubahan status kelembagaan, mahasiswa berpotensi menghadapi persoalan akademik dan administratif yang serius.

Dalam kronologi yang disampaikan, disebutkan bahwa izin dua sekolah tinggi akhirnya dicabut oleh otoritas pendidikan tinggi setelah perselisihan tidak menemukan penyelesaian. Namun, dasar keputusan, tanggal pencabutan, alasan resmi, dan hubungan sebab-akibat dengan sengketa yayasan perlu dikonfirmasi melalui keputusan tertulis dari otoritas yang berwenang.

Informasi tersebut penting agar masyarakat tidak mencampuradukkan sengketa kepengurusan yayasan dengan dasar hukum pencabutan izin perguruan tinggi.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu memastikan bahwa setiap keputusan administratif dapat dijelaskan berdasarkan dokumen resmi, sementara kepentingan mahasiswa dan hak-hak pihak yang terdampak tetap mendapatkan perhatian.

Editorial: Transparansi Adalah Kunci Menyelesaikan Sengketa

Editorial ini memandang bahwa sengketa YASPETIA perlu diselesaikan melalui keterbukaan dokumen, pemeriksaan independen, dan penghormatan terhadap proses hukum. Konflik yang berlangsung bertahun-tahun tidak akan menghasilkan kepastian apabila setiap pihak hanya mengandalkan pernyataan sendiri tanpa membuka bukti yang dapat diperiksa bersama.

Apabila akta tahun 2014 memang merupakan pendirian yayasan baru yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan yayasan lama, fakta tersebut harus dibuktikan melalui dokumen autentik dan data administrasi badan hukum. Apabila perubahan kepengurusan tahun 2007 benar dilakukan secara sah, dokumen rapat, akta perubahan, serta pengesahan atau pencatatannya harus dapat ditunjukkan.

Sebaliknya, apabila ditemukan penggunaan dokumen yang menyesatkan, keterangan yang tidak benar, atau tindakan yang bertentangan dengan hukum, pihak yang dirugikan berhak meminta pertanggungjawaban melalui jalur yang tersedia.

Prinsip yang harus dijaga ialah tidak ada pihak yang boleh menguasai lembaga pendidikan hanya berdasarkan klaim sepihak. Kewenangan harus bersumber dari hukum, anggaran dasar, dan keputusan yang sah. Nama yayasan, sejarah pendirian, serta kewenangan pengurus harus disampaikan secara akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi perguruan tinggi maupun masyarakat.

Lebih penting lagi, konflik tersebut jangan sampai mengorbankan kepentingan mahasiswa dan masa depan pendidikan. Semua pihak seharusnya mengutamakan penyelesaian yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Mendesak Pemeriksaan Dokumen dan Klarifikasi Para Pihak

Untuk menjernihkan persoalan, sejumlah langkah layak dipertimbangkan.

  1. Pemeriksaan akta notaris. Menelusuri salinan lengkap akta tahun 1983, 1995, dan 2014 serta memastikan hubungan hukum di antara dokumen tersebut.
  2. Verifikasi status badan hukum. Memeriksa data administrasi dan riwayat perubahan yayasan pada Kementerian Hukum dan HAM atau kementerian yang kini menangani administrasi badan hukum.
  3. Pemeriksaan keputusan kepengurusan. Menelaah risalah rapat tahun 2007, keputusan pengangkatan dan pemberhentian pengurus, serta dasar kewenangan pihak yang mengambil keputusan.
  4. Klarifikasi surat pernyataan 2018. Meminta keterangan dari lima ketua sekolah tinggi mengenai latar belakang, tujuan, dan dokumen yang menjadi dasar penandatanganan.
  5. Konfirmasi kepada otoritas pendidikan. Menelusuri arsip dan keputusan resmi terkait status serta izin perguruan tinggi yang disebut dalam kronologi.
  6. Hak jawab dan klarifikasi. Memberikan kesempatan kepada Marapinta Harahap, Zainuddin Siregar, pihak pendiri atau Pembina yang bersengketa, serta pihak terkait lainnya untuk menjelaskan posisi masing-masing.
  7. Langkah hukum jika ditemukan bukti. Apabila pemeriksaan menemukan dugaan pelanggaran hukum, pihak yang merasa dirugikan dapat menyampaikan laporan kepada lembaga berwenang dengan melampirkan bukti yang relevan.

Penutup: Sejarah Yayasan Harus Berdiri di Atas Fakta

Kasus yang dipersoalkan dalam lingkungan YASPETIA Medan menjadi pengingat bahwa tata kelola yayasan pendidikan harus dibangun di atas legalitas yang jelas, administrasi yang tertib, dan kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Akta pendirian, perubahan anggaran dasar, susunan organ yayasan, dan kewenangan pengurus bukan sekadar formalitas administratif. Seluruhnya merupakan fondasi yang menentukan keabsahan tindakan organisasi dan kepastian hubungan hukum dengan lembaga pendidikan yang diselenggarakan.

Surat pernyataan lima ketua sekolah tinggi tertanggal 12 Juni 2018 patut ditelusuri sebagai salah satu dokumen dalam rangkaian persoalan tersebut. Namun, kesimpulan akhir mengenai dugaan manipulasi, rekayasa dokumen, atau penyesatan terhadap para penandatangan harus menunggu pemeriksaan bukti dan klarifikasi pihak-pihak yang disebut.

Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar. Para pendiri, pengurus, pimpinan perguruan tinggi, dan lembaga pemerintah berkewajiban membantu menghadirkan kejelasan.

Kepastian hukum harus ditegakkan, sejarah yayasan harus dijelaskan berdasarkan dokumen autentik, dan kepentingan pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh sengketa kepengurusan.


Posting Komentar

0 Komentar